KAMPAR – Program Sekolah Rakyat yang dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, belum terealisasi di Kabupaten Kampar pada tahun ini.
Wakil Ketua DPRD Kampar, Iib Nursaleh, menilai perlu adanya peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan instansi terkait sehingga usulan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut bisa terealisasi di tahun depan.
Menurut Iib, Pemkab Kampar sebenarnya telah mengajukan proposal sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. Dua lokasi yang diusulkan adalah Kecamatan Tambang dan dekat Jalan Lingkar dengan semua berkas telah dilengkapi dan diajukan tepat waktu.
“Mekanisme sudah kita jalankan. Proposal dan lahan sudah disiapkan. Namun, karena pembangunan dilakukan bertahap dan kuota terbatas, Kampar belum mendapatkan jatah tahun ini,” jelas Iib Rabu
(27/8/2025).
Meski demikian, Politisi Golkar ini berharap tahun 2026 akan datang hal ini terealisasi dan Kampar dapat
memperoleh bantuan dari APBN yang nilainya mencapai ratusan miliar. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi Pemda dengan pemerintah pusat perlu ditingkatkan.
“Harapan kita, Pemda harus menelusuri kendala yang membuat Kampar tidak lolos ke tahap realisasi. Komunikasi dengan kementerian terkait harus diperkuat agar tahun depan kita bisa dapat giliran,” ujarnya.
Iib juga menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting bagi masyarakat kurang mampu. Selain memberikan akses pendidikan gratis, program ini juga menyiapkan asrama bagi siswa.
“Ini program nasional yang jelas manfaatnya. Sangat disayangkan jika Kampar tertinggal hanya karena koordinasi yang kurang maksimal,” pungkasnya.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
