TERKINI
Bupati Kampar Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 0313/KPRBenteng Generasi Emas, Wabup Kampar Buka Sosialisasi P4GN di Kampar UtaraWabup Misharti Pimpin Apel Gabungan, Tegaskan Tiga Prioritas Pembangunan KamparBupati dan Wabup Kampar Buka Peluang Investasi dan Perkuat Silaturahmi Perantau di KarimunJalan Rusak di Sei Manasib Ditinjau Bupati Rohil, Segera Akan Dilakukan PerbaikanWabup Kampar, Misharti Ajak Seluruh Elemen Daerah Jadikan Pancasila Dasar Membangun Daerah HarmonisRapat Pleno Terbuka Digelar KPU Kampar, Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III TahunDishub Kampar Gencar Tingkatkan PAD Retribusi Parkir Melalui Tarif Berlangganan Kendaraan PerusahaanKadishub Kampar Sosialisasikan SI OCU PARKIR KAMPAR, Dorong Pembayaran Retribusi Parkir Non TunaiDirgahayu Harhubnas 2026, Kadis Aidil: Pentingnya Perhubungan Mendukung Aktivitas MasyarakatKadis Bunnak Keswan Kampar Hadiri Sosialisasi Pengembangan Tanaman Hortikultura Yang Dibuka BupatiJMSI Kampar Gelar Rapat Konsolidasi, Segera Urus Legalitas Organisasi

Sejumlah RT/RW Tolak Bantuan, Ini Jawaban Walikota Pekanbaru

Sejumlah RT/RW Tolak Bantuan, Ini Jawaban Walikota Pekanbaru

- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, yang tidak terdata di dalam data kementerian sosial. 

 

Namun, ada Ketua RT/RW di beberapa kelurahan yang menolak bantuan. Mereka menolak dengan alasan jumlah bantuan tidak sesuai dengan data yang mereka usulkan. 

 

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mengakui, ada tiga kelurahan yang Ketua RW-nya menolak bantuan itu. Pertama Ketua RW di Kelurahan Simpang Baru di Kecamatan Tampan, Kelurahan Tanah Datar dan Kelurahan Kota Tinggi di Kecamatan Pekanbaru Kota. 

 

"Kenapa tiga Kelurahan, satu di Simpang Baru, Tanah Datar dan Kota Tinggi, tidak mau terima bantuan, karena para RW tetap minta diberikan sebanyak yang mereka usulkan. Nah sementara tim verifikasi dari tim gugus berpedoman kepada beberapa kriteria, maka kita salurkan sebanyak mereka yang dapat," kata Walikota, Selasa (28/4/2020). 

 

Walikota menjelaskan, secara profesional, kecamatan yang padat penduduk tentu dapat lebih banyak. Apalagi seperti Tenayan Raya yang warga miskinnya lebih banyak. 

 

"Tentu kita secara profesional dan juga melihat kondisi yang real. Dari yang miskin itu, mana yang lebih miskin lagi. Karena kita juga terbatas," kata Walikota.

 

Ia meminta para RW membuat skala prioritas. "Tapi, dari yang ada, tentu kita berikan skala prioritas. Yang betul-betul miskin membutuhkan. Itulah kita utamakan," jelasnya.(rls)