PEKANBARU - Badan Pendapatan Daeran (Bapenda) Riau memiliki target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Riau tahun 2022.
Dimana, sudah terealisasi 100 persen lebih sampai 12 Desember 2022, sektor PKB telah terealisasi sebesar Rp. 1,243. triliun atau 100,55 persen dari target sebesar Rp 1,236 triliun.
"Target ini bisa terwujud berkat kerja keras dan kerjasama yang terjalin dengan baik antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau, Bapenda Provinsi Riau dan PT Jasa Raharja (Persero ) Cabang Riau,” kata Kepala Bidang Pajak Darah Bapenda Provinsi Riau, Muhammad Sayoga,SE,M.Si kepada lenteranews.co, Senin (13/12/2022).
Ia mengemukakan, untuk penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah terealisasi sebesar Rp 1.083 triliun atau 102,88 persen dari target 1.052 teriliun.
Menurutnya, tercapainya target PAD dari sektor kendaran bermotor itu karena tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak semakin meningkat dan membaiknya kondisi ekonomi Provinsi Riau.
Untuk capaian target pajak kendaran bermotor ini, Gubernur Riau sudah mengeluarkan 2 (dua) surat edaran kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor berplat nomor Non BM surat edaran ini sifatnya imbauan.
"Karena untuk diwajibkan menggunakan berplat nomor BM tidak bisa, karena pada UU Lalulintas dan Angkutan Jalan STNK berlaku Nasional,” bebernya.
Ia juga berharap, perusahaan yang mengoperasikan kendaraannya di Riau hendaknya menggunakan plat nomor BM sebagai tanggung jawab moral beroperasi di Riau.
"Kemarin kami berkunjung di beberapa perusahan dan sudah ada sebagian kendaran bermotornya menggunakan plat nomor BM, prioritas kita berkunjung ke pengusaha jasa transportasi," tukasnya lagi.
Dari kunjungan tersebut, lanjutnya, masih banyak terlihat pelaku usaha yang menggunakan plat non BM.
"Saya berharap, pelaku usaha mau menggunakan kendarannya operasional dengan plat nomor BM, dengan demikian tentu akan menambah penghasilan PAD Riau dari pajak kendaraan," ulas Sayoga.
Ia menjelaskan, tentunya pelaku usaha yang telah menggunakan kendaraannya berplat BM tersebut, memiliki kepatuhan dalam membayar pajak kendaraanya.
Bukan pilihan tepatnya memaksa, artinya pajak modal pembangunan kita.
"Ini jalannya roda pemerintahan bersumber dari pajak, karena kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumberdaya alam kita, dan tidak mungkin sumber daya alam kita tidak menurun setiap tahun,” pungkas Sayoga.
