TERKINI
Dampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan SawitDari Kampar ke Senayan, Abdul Hamid Serap Aspirasi Masyarakat dan Mahasiswa, Siap Suarakan di PusatLBH Lembayung Adil Negeri Dampingi Ari, Siapkan Langkah Hukum atas Persoalan Lahan di Desa SekodiPemkab Rohil Matangkan Persiapan Kedatangan 3 Menteri, Launching SPBUN dan Ekspor Perdana ke MalaysiBerikut Nama dan Posisi 29 Pejabat Pemkab Kampar yang Baru Dilantik Sekda Kampar

Pemko Pekanbaru Usulkan 2.597 Orang Peroleh Kartu Pra Kerja

Pemko Pekanbaru Usulkan 2.597 Orang Peroleh Kartu Pra Kerja

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah mengusulkan sekitar 2.597 orang memperoleh kartu pra kerja. Mereka adalah para pekerja berbagai sektor yang kena dampak pandemi Covid-19. 

Hal ini jadi satu bahasan dalam video conference bersama sejumlah menteri terkait langkah antisipasi dan kebutuhan daerah di berbagai bidang. Ada bidang perindustrian, perdagangan dan pangan dalam mencegah penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

"Disnaker Kota Pekanbaru sudah mengusulkannya ke pemerintah provinsi, nanti data itu akan diverifikasi," terang Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, Selasa (7/4/2020) sore.

Ada sejumlah kriteria yang nanti harus dipenuhi calon penerima kartu pra kerja. Mereka yakni pekerja di sektor non formal yang sudah PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak terima gaji dirumahkan, 

Kemudian pekerja harian di sektor formal dan kesulitan usaha. Ada juga pekerja di sektor informal lain.

"Ada juga pekerja di UMKM atau TKI yang baru dipulangkan pasca pandemi Covid-19," ulasnya.

Ayat menegaskan, para calon penerima kartu para kerja bukanlah penerima program bantuan sosial. Data yang diajukan nantinya menjalani proses penyaringan.

Petugas nantinya melakukan verifikasi terhadap nama, NIK, alamat hingga domisili kerja. Proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat.

Rapat ini juga membahas seputar upaya dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Mereka harus berupaya membendung penyebaran Covid-19.

Caranya dengan mengikuti regulasi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga mendorong ekonomi agar tidak jatuh terlalu dalam.(Kominfo)