TERKINI
Syawal Nahkodai PWI Kampar 2026-2029, Wabup Misharti Tegaskan Pers Mitra Strategis PembangunanKonferensi VIII PWI Kampar, Wabup Misharti Ajak Wartawan Jaga Marwah Pers dan Perkuat PersatuanAde Syaputra Ajak Warga Kampar Manfaatkan Pemutihan Pajak, Samsat Bangkinang Bagikan MaskerGerak Cepat, Wabup Kampar, Misharti Tinjau Turap Longsor di Penyesawan, Penanganan Segera DikajiKualitas Udara Masih Tidak Sehat, Pemko Pekanbaru Berlakukan PJJ 14-15 Oktober 2026Samsat Bangkinang Imbau Warga Kampar Manfaatkan Insentif Pajak, Tunggakan Dihapus hingga 40 PersenWabup Kampar, Misharti Tegaskan Kesiapan Lahan Program Sekolah Rakyat, Administrasi Pemkab RampungWabup Kampar, Misharti Perkuat Sinergi BGN dan Satgas MBG, 13 Dapur SPPG di Kampar Siap BeroperasiSosialisasi Pemda dan BGN Kawal MBG, Mitra Yayasan Indra Noval Sampaikan Apresiasi Pada Wabup KamparKetua Satgas MBG Dijabat Wabup Kampar, Misharti Pimpin Sosialisasi MBG, Imbau Patuhi SOP dan AturanSinergi Pemerintah dan Adat, Bupati Kampar Minta LAK Optimalkan Pembinaan Anak KemenakanWakil Bupati Kampar, Misharti Lantik Pengurus SOIna dan Lepas Kontingen Atlet Menuju PeSONas II 2026

Pusat-Bakal-Alokasi-Dana-Kurang-Bayar-Pemprov-Riau

Pusat-Bakal-Alokasi-Dana-Kurang-Bayar-Pemprov-Riau

 Pemerintah Pusat memberi sinyal bakal mencairkan dana kurang bayar untuk Pemerintah Provinsi Riau. Hanya saja, porsi anggaran tersebut hanya untuk tahun 2018 lalu. 

Untuk menggesa hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau sedang menggesa berkas pencairan dana kurang bayar Triwulan IV tahun 2018 itu. Diharapkan proses pencairan itu tidak lagi terkendala, sehingga dapat masuk ke porsi anggaran daerah sesuai porsinya. 

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi tentang rencana pembayaran dana kurang bayar itu.

“Informasi positifnya, untuk dana transfer kami dapat kabar sudah disiapkan pemerintah pusat untuk yang kurang bayar Triwulan ke IV tahun 2018. Mudah-mudahan segera di bayarkan ke daerah,” paparnya. 

Untuk mengoptimalkan rencana tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat. Dimana berdasarkan informasi yang diterima, dana itu akan ditransfer Maret ini. Jumlahnya sekitar Rp 390 miliar. 

Untuk penyalurannya dialokasikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Hanya saja, proses pembayaran dana kurang bayar itu hanya untuk tahun 2018. Sementara untuk kurang tahun 2019 belum diinformasikan kapan akan dibayarkan ke daerah.     

Hanya saja, pihaknya belum dapat memastikan kapan kurang bayar tahun 2019 dibayarkan. Selain itu, pihaknya juga berupaya mengoptimalkan potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor lainnya. Baik pajak maupun sumber penerimaan daerah lainnya.(Mc Riau)

 

Sumber: (Mc-Riau)