Hatami News Siantar - Pematang Siantar Berhasil Melakukan Pencegahan terkait Narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Sepanjang 2018 hanya 4 kasus dengan 4 tersangka dan sudah proses persidangan.
Kepala BNNK Siantar S.Sinuhaji mengatakan,Dari Semua Kasus itu diamankan barang bukti berupa sabu sebanyak 6,46 gram dan ganja seberat 5,06 gram.
Didampingi Kasi P2M Dewi Sartika, Kasi Berantas dan Kasubag Umum Joko Sirait, Sinuhaji berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dam pemberantasan narkotika khususnya di Kota Pematangsiantar. Karena situasi Sumut sangat memperihatinkan menjadi urutan kedua setelah Jakarta terkait penyalahgunaan narkotika.
"Sesuai data dari Badan Pusat Statistik, di Kota Siantar saja sebanyak 6.360 orang dari sekitar 251.516 jiwa jumlah penduduk terindikasi narkoba. Dalam pencegahan dan pemberantasan menekan jumlah tersebut, BNNK Siantar telah melakukan berbagai penyuluhan, bimtek, pelayanan iklan juga FGD P4GN (pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika) kepada masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan juga pelajar sebagai generasi muda bangsa," jelas Sinuhaji.
Selain itu sepanjang 2018, BNNK Siantar juga telah mendorong 3 instansi baik pendidikan dan ormas untuk membentuk kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba. Juga sebanyak 52 relawan anti narkoba sebagai perpanjangan tangan BNN di lingkungan masing-masing.
Diakui Sinuhaji, penindakan memang sangat minim karena keterbatasan anggaran. Sedangkan untuk pencegahan dan rehab, BNNK Siantar mempunyai anggaran lebih.
"Kepada seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar juga melalui rekan-rekan media, jika ada saudara atau tahu ada yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika silahkan informasikan kepada BNN untuk direhab," ungkapnya.
Biaya rehab Rp3 juta/bulan menjadi tanggungan BNN. Rehab dapat dilakukan dengan 2 cara; secara medis dan sosial. Sepanjang 2018, tercatat 32 pasien rawat jalan dan 20 orang pasien rawat inap.
Selain itu, pemerintah daerah telah mendukung kinerja BNNK Siantar dengan harapan dapat lebih berperan aktif. Agar semua PNS sebagai pelayan masyarakat secara keseluruhan dilakukan tes urine. Termasuk seluruh pejabat, pegawai, Polri dan penegak hukum lainnya. "Juga setiap pejabat yang akan menaiki suatu jabatan/eselon dilakukan tes urin agar tumbuh pemimpin yang bebas narkoba," katanya.
