TERKINI
GMNI Bengkalis Desak Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME di RiauWabup Kampar, Misharti Buka Sosialisasi P4GN dan PN 2026 di MAN 2 KamparBupati dan DPRD Kampar Perkuat Sinergi, Matangkan Renja, Propemperda dan APBD 2027Plt Kadis PUPR Kampar Dampingi Bupati Tinjau Drainase, Pastikan Antisipasi Banjir Berjalan OptimalDampingi Bupati Tinjau Sekolah, Helmi Pastikan Kebutuhan Pendidikan Kampar Jadi PerhatianKampar Miliki 25 TK Negeri, Disdikpora Dorong Jadi Pusat Pembinaan dan Percontohan PAUDPlt Kadisdikpora Kampar, Helmi Hadiri Pawai Hari Pahlawan di SMPN 1 Bangkinang KotaKenakan Kostum Pejuang dan Pahlawan Nasional, Wabup Misharti Lepas Pawai di SMPN 1 Bangkinang KotaBidik Dana Revitalisasi Pusat, Disdikpora Kampar Genjot Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUDSosialisasi Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, Misharti Tegaskan Kampar Tidak Boleh Beri RuangDisdikpora Kampar Apresiasi Prestasi Atlet SOIna, Dua Emas dan Satu Perunggu dari PESONAS II KupangPotensi Zakat Kampar Tembus 80 Miliar per Tahun, Baznas Perluas UPZ hingga Desa dan Perusahaan Sawit

Canangkan Kabupaten Layak Anak, DPPKBP3A Kampar Masuk Propemperda

Canangkan Kabupaten Layak Anak, DPPKBP3A Kampar Masuk Propemperda

KAMPAR - Setelah dilaksanakan Paripurna Penyampaian 10 Ranperda Kampar Tahun 2020 pada sidang Paripurna DPRD di ruang sidang Paripurna kantor DPRD Kabupaten Kampar beberapa waktu yang lalu.

Maka menyusul surat Bupati kampar nomor :180/HK-SRT/96 23 September 2020, untuk itu pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kampar tahun 2021 mulai dibahas, Rapat yang diadakan di ruang Banmus DPRD Kampar, Senin (23/11/2020).

Hadir dalam pembahasan propemperda tersebut Juswari Umar Said,SH, Fraksi Demokrat, Zumrotun, S.Sos, Agus Candra, S.IP, Ir H Neflizal, MM, Sekwan Ramla.SE,M.Si, Kadis Kominfo dan Persandian Arizon,SE, Kadis Perhubungan Amin Filda, Kepala BPDB Afrudin Amga, Kabag Hukum Setda Khairuman, Kabid Pariwisata David.

Dimana beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut antara lain, tentang Kabupaten Layak Anak DPPKBP3A, Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah BPKA, perubahan kedua atas perda no 7 retribusi jasa umum Dishub, perubahan kedua atas perda no 8 tahun 2012 restribusi jasa usaha Dinas Pariwisata, Kominfo dan Dinas Pertanian.

Kemudian pemekaran Kecamatan Kuala Tapung, Tata cara pemekaran keluranan Bagian Tapem, Rencana detail tata ruang, Irigasi, Dinas PU PR, Tata cara pemekaran desa, pemberdayaan desa adat Dinas DPMD, perlindungan lahan pertanian Dinas Pertanian, Perubahan APBD 2021 dan pelaksanaan APBD tahun 2020, APBD tahun 2022 bersama BPKAD, Bapeda dan Setda kampar serta Penyelenggaraan penanggulangan Bancana bersama BPBD kampar.

Dalam pembahasan tersebut, Pimpinan rapat Juswari Umar dan beberapa anggota lainnya meminta penjelasan dari Dinas terkait atas beberapa kegiatan yang akan di jadikan peraturah daerah. Dimana beberapa usualn tersebut nantinya ditetapkan menjadi program pembentukan perda tahun 2021, dengan keputusan DPRD kampar.(Dy/**)