Rohul – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Rokan Hulu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Rohul, Senin (1/9/2025). Mereka datang membawa spanduk dan poster, menuntut perbaikan kinerja wakil rakyat yang dinilai jauh dari harapan.
Koordinator aksi, Ramlan Lubis, menegaskan ada enam poin utama tuntutan, salah satunya mendesak DPRD mempublikasikan secara resmi pendapatan serta fasilitas yang diterima anggota dewan.
“Uang rakyat yang digunakan harus jelas. Masyarakat berhak tahu berapa gaji, tunjangan, dan fasilitas yang mereka terima,” tegasnya.
Selain transparansi, massa juga menyoroti rendahnya kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri rapat maupun sidang paripurna. Mereka mendesak agar setiap anggota yang terbukti mangkir lebih dari dua kali di rapat penting direkomendasikan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW).
Tak hanya itu, demonstran juga menuntut DPRD segera memproses PAW bagi anggota yang kerap absen maupun terjerat kasus hukum. Publikasi kegiatan DPRD secara terbuka juga menjadi desakan utama, agar masyarakat bisa menilai langsung kinerja para wakilnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini bersama 31 anggota dewan hadir menyambut massa. Ia bahkan mempersilakan perwakilan masyarakat masuk ke ruang rapat untuk berdialog langsung.
“Kami menerima aspirasi ini dengan baik. Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi agar DPRD bekerja lebih maksimal ke depan,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung kondusif, namun warga tetap mengingatkan agar janji dewan tidak berhenti di atas kertas. Mereka menegaskan, DPRD harus benar-benar membuktikan komitmen dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi DPRD Rohul agar lebih transparan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat. Masyarakat berharap momentum ini menjadi titik balik menuju lembaga legislatif yang betul-betul berpihak pada kepentingan publik.(Hnf)
