KAMPAR - Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar bersama Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang mempunyai 479 Tim dengan jumlah 1.479 anggota, terus berupaya mempercepat penurunan Stunting di Kabupaten Kampar.
Tim terdiri dari 3 yaitu, Tenaga Kesehatan, Kader KB dan Kader PKK. Tim ini bertugas di Desa dalam mendampingi keluarga beresiko Stunting.
Adapun yang beresiko Stunting, seperti remaja yang akan menikah (calon pengantin), ibu hamil, ibu Nifas dan anak di bawah umur dua tahun.
"Itulah yang kita lakukan Tim untuk pendampingan kepada yang beresiko Stunting tersebut," kata Kadis (PPKBP3A) Kampar, Edi Afrizal saat dikonfirmasi, (1/11/22).
Saat ini prevalensi Stunting mencapai 25,7 persen, DPPKBP3A Kampar membagikan 600 telur ayam kepada keluarga berisiko stunting.
Sementara itu, Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Perwakilan Riau Sri Wahyuni mengatakan, bahwa dengan prevalensi stunting sebesar 25,7 persen itu menempatkan Kampar berada pada posisi keempat tertinggi di Riau, dengan rata-rata prevalensi stunting di Riau sebesar 22,3 persen
Ia menuturkan, upaya percepatan penurunan stunting tugas bersama setelah keluar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Berdasarkan perpres tersebut, ia mengharapkan, segala upaya dapat menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
"Salah satu strategi yang dilakukan adalah pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB. Karena tim ini baru berjalan satu tahun, masih diperlukan pembinaan secara berkelanjutan agar pendampingan kepada keluarga sasaran dapat dilakukan secara maksimal," katanya.
TPK yang bekerja di lapangan bersama Satgas Percepatan Penurunan Stunting, juga diarahkan dapat mengoptimalkan pendataan keluarga berisiko stunting, antara lain melalui pengisian data di Google Form dan aplikasi Elsimil.
Pengisian data ini, katanya, untuk memantau sasaran keluarga berisiko stunting yang telah didampingi TPK. Jika di suatu desa prevalensi stunting tinggi, artinya upaya percepatan penurunan stunting belum sukses, sehingga bidan dan kader harus bergerak bersama untuk mendampingi keluarga berisiko stunting.
Sementara itu, Camat Tapung, Sofiandi mengatakan, bahwa dengan terus menggiatkan pembinaan terhadap TPK, agar mereka memiliki keterampilan melakukan pemeriksaan ibu hamil dan makanan bergizi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil sehingga kasus stunting di daerah setempat dapat diturunkan.
Pembekalan mengenai tata cara pengisian data di Google Form dan aplikasi Elsimil bagi kader TPK diberikan oleh Manager Bidang Program dan Kegiatan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Radhina Permata Sari.
Selain itu, didiskusikan cara-cara mengatasi kendala yang dihadapi TPK dalam menginput data karena target menginput data belum tercapai.
Berdasarkan data per 22 Oktober 2022, kasus stunting di Kabupaten Kampar beranjak ke angka 1.300 anak berdasarkan hasil audit 2022 terhadap bayi yang terkena stunting di 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.
Sekda Kampar Yusri mengemukakan pentingnya komitmen bersama dalam penanganan stunting di daerah setempat.
"Perlu komitmen dan keseriusan seluruh elemen dan instansi maupun pihak swasta dan pengusaha dalam penanganan ini, jangan hanya bersifat kegiatan seremonial tapi dalam bentuk nyata yang ditujukan kepada penurunan stunting yakni remaja yang akan menikah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di bawah dua tahun,” pungkasnya.**
