- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau, Selasa (30/6/2020).
Sudah empat kali berturut-turut Opini WTP diterima Pemko Pekanbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Opini WTP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, kepada Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT didampingi Pj Sekda Kota Pekanbaru Muhammad Jamil dan Kepala BPKAD Syoffaizal, di Auditorium gedung BPK RI perwakilan Riau di Jalan Jenderal Sudirman.
Penyerahan predikat Opini WTP itu juga disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani. Perolehan penghargaan Opini WTP yang diterima tersebut merupakan penghargaan yang keempat kalinya secara berturut-turut yang diraih oleh Pemko Pekanbaru.
Sejak tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 Pemko Pekanbaru berhasil meraih penghargaan Opini WTP. Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus ST MT mengucapkan rasa syukurnya atas perolehan yang diterima Pemko Pekanbaru dari BPK RI. Tahun ini kembali diraih untuk yang keempat kalinya, dan merupakan hasil kerja keras jajaran di Pemko Pekanbaru untuk capaian tersebut.
"Alhamdulillah, Kota Pekanbaru kembali menerima Opini WTP yang keempat kali secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Riau," kata Walikota.
Walikota menyebut, ada beberapa rekomendasi dari BPK. Namun, pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, itu akan dituntaskan dalam waktu 60 hari ke depan. "Kita tuntaskan segera, apa yang menjadi rekomendasi dari BPK," tegasnya.
Pihaknya akan menggesa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dalam 60 hari ke depan. Ia juga berharap atas capaian ini juga menjadi motivasi seluruh OPD dalam menyampaikan laporan keuangan nya ke BPKAD untuk diaudit.
Menurutnya, dari pemeriksaan tahun 2019 lalu, pada dasarnya tidak ada catatan diberikan oleh BPK. Namun, diungkapkannya lagi, ada administrasi dari 10 tahun yang lalu yang perlu diselesaikan.''Pada dasarnya yang belum itu dari 10 tahun lalu. Ini akan kita selesaikan juga," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengapresiasi capaian opini WTP bagi LHP LKPD tahun 2019 Kota Pekanbaru. Ia menilai secara umum pemerintah daerah sudah baik dalam pengelolaan keuangan.
Namun ia menegaskan agar pemerintah daerah bisa mendorong jajaran untuk percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tahun 2019. Percepatan TLRHP tahun 2019 Pemerintah Kota Pekanbaru per 31 Desember 2019 baru 68 persen.
Kota Pekanbaru sudah menuntaskan sebagian besar rekomendasi. Hanya tinggal tujuh persen lagi rekomendasi yang harus dituntaskan. "Seharusnya sudah mencapai 75 persen, maka kita tekankan agar menggesa TLRHP tahun 2019," terangnya.
Thomas mengaku hal ini hampir terjadi di seluruh kabupateb/kota di Riau. Ia berharap ini dapat ditingkatkan. "Namun kita terus mendukung agar segera menindakajuti rekomendasi hasil pemeriksaan," ulasnya.
Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Syoffaizal bersyukur atas opini BPK ini. Dia menyebut hal ini tercapai atas dinilai baiknya LHP yang sudah disusun.
"Ini atas dukungan dan kerja sama tim yang solid dari seluruh OPD, tim BPKAD, khususnya bidang akuntansi, bidang aset yang ditunjang oleh sekretaris badan, bidang Anggaran dan perbendaharaan dibawah bimbingan dan arahan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda," jelasnya.
Ia berharap capaian ini terus dapat diraih di tahun tahun berikutnya, dengan dukungan seluruh tim dalam pelaporan keuangan.
