Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.. Senin (29/6/2020).
Penghargaan yang diterima Pemkab Rohul di bidang keuangan opini WTP dari BPK RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan tahun 2019, digelar di Aula BPK RI perwakilan Propinsi Riau, Pekanbaru.
Pemkab Rohul mampu mempersembahkan prestasi meraih Opini WTP atas keberhasilan, pengelolaan keuangan daerah yang diberikan BPK RI perwakilan Provinsi Riau Penghargaan diterima Bupati Rohul Rohul H Sukiman diwakili Sekda Rohul HAbdul Haris SSos MSi, bersama Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau T Ipoeng Andjar Warsito mengatakan, penilaian suatu daerah memperoleh WTP, berdasarkan LHP atas laporan keuangan 2019 menunjukkan komitmen dan upaya nyata, DPRD dan managemen pemerintah daerah untuk terus mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan.
Dikatakan T Ipoen lagi, WTP merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa, terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal.
Sikapi quattrick WTP yang diberikan BPK RI, Bupati Sukiman melalui Sekda Abdul Haris mengatakan, raihan opini WTP tersebut merupakan cerminan tata kelola keuangan Pemkab Rohul yang akuntabel dan transparan.
Sementara itu Sekda Rohul Abdul Haris menambahkan, penghargaan itu merupakan prestasi bersama, sehingga Pemkab Rohul mampu mempertahankan opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau untuk ke empat kali atau quattrick. Karena seluruh anggaran telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Ini hasil kerja keras kita semua, untuk itu saya sampaikan terimakasih ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah bekerja sesuai ketentuan dan dapat menyusun laporan keuangan dengan baik, sehingga WTP yang ke 4 ini dapat kita peroleh," ucap Sekda.
“WTP ini bukan sekadar penghargaan tetapi juga sebagai bukti konkret bahwa Pemda Rohul sudah mengelola anggaran ini dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar,” tambahnya.
Abdul Haris berharap, OPD kedepannya dapat memanfaatkan sitem Teknologi informasi (TI) dalam menyusun laporan keuangan, sehingga opini WTP tahun-tahun berikutnya dapat diraih dan dipertahankan.
"Dengan diperolehnya opini WTP tidak membuat kita terlalu jumawa, melainkan diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi kinerja kita kedepan dalam meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan pimpinan, dengan landasan dan pedoman sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Adeputra dalam sambutannya diacara tersebut mengataka, pemberian opini WTP ke Kabupaten Rohul dapat diartikan dalam menjalankan prinsip akuntansi yang benar dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Berharap opini WTP dari BPK RI dapat dijadikan pelecut semangat pemerintah untuk lebih baik lagi dimasa yang akan datang," harap Novliwanda.
Novliwanda juga mengaku sebagai Ketua DPRD Rohul ia berharap kedepannya seluruh tugas dan wewenang yang begitu besar melekat pada BPK sebagai institusi resmi pemeriksaan pemerintah secara independen, objektif dan profesional, terus dapat memberikan perbaikan terhadap Tata Kelola Pemerintah, khususnya Kabupaten Rohul, dimasa yang akan datang, demi kesejahteraan masyarakat Rohul. Tutup Novliwanda.
.
